Bogor – Selasa (4/7), Dalam rangka penguatan dan pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika, Biro Hukum dan Organisasi mengadakan rapat
koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli
2023 bertempat di Hotel Horison Ultima Bhuvana Bogor, Jawa Barat.
Rapat
dibuka oleh Mohamad Muslihhuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum dan
Organisasi BMKG dan dihadiri oleh Nofli,Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si. selaku
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) BPHN,
Katarina selaku Plt. Koordinator Layanan Dokumen dan Publikasi Hukum, Diden
Priya Utama selaku Kepala Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat
Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Sri Handayani selaku
Subkoordinator Pengelohan Dokumen dan Informasi Hukum, serta pengelola JDIH di
lingkungan BMKG.
Dalam
keynote speechnya, Nofli menyampaikan agar JDIH BMKG terus mendapatkan
dukungan dari pimpinan untuk dapat mendukung peningkatan pengembangan
pengelolaan JDIH BMKG menjadi lebih baik. Nofli menekankan peran strategis
JDIHN bukan hanya terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
melainkan juga sebagai Indikator Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Pada kesempatan ini Nofli juga menyampaikan beberapa poin yang perlu diperkuat
oleh seluruh K/L/D/I secara umum dan juga BMKG secara khusus antara lain
peningkatan SDM JDIH, kelengkapan sarana dan prasarana JDIH, keamanan data, dan
Content Creator untuk media sosial
JDIH.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan JDIH BMKG, antara lain:
- Konsistensi dalam pengisian metadata sesuai standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
- Kelengkapan metadata; dan
- Sinkronisasi API integrasi secara berkala.