Berita

Bogor – Selasa (4/7), Dalam rangka penguatan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Biro Hukum dan Organisasi mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2023 bertempat di Hotel Horison Ultima Bhuvana Bogor, Jawa Barat.

Rapat dibuka oleh Mohamad Muslihhuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG dan dihadiri oleh Nofli,Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si. selaku Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) BPHN, Katarina selaku Plt. Koordinator Layanan Dokumen dan Publikasi Hukum, Diden Priya Utama selaku Kepala Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Sri Handayani selaku Subkoordinator Pengelohan Dokumen dan Informasi Hukum, serta pengelola JDIH di lingkungan BMKG.

Dalam keynote speechnya, Nofli menyampaikan agar JDIH BMKG terus mendapatkan dukungan dari pimpinan untuk dapat mendukung peningkatan pengembangan pengelolaan JDIH BMKG menjadi lebih baik. Nofli menekankan peran strategis JDIHN bukan hanya terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melainkan juga sebagai Indikator Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pada kesempatan ini Nofli juga menyampaikan beberapa poin yang perlu diperkuat oleh seluruh K/L/D/I secara umum dan juga BMKG secara khusus antara lain peningkatan SDM JDIH, kelengkapan sarana dan prasarana JDIH, keamanan data, dan Content Creator untuk media sosial JDIH.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan JDIH BMKG, antara lain:

  1. Konsistensi dalam pengisian metadata sesuai standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
  2. Kelengkapan metadata; dan
  3. Sinkronisasi API integrasi secara berkala.