Pencarian berdasarkan pilihan

Nomor : 55  Tahun  2020
Kata Kunci : pembatasan, mudik, cuti, asn, pencegahan, penyebaran, covid
Abstraksi : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah penambahan hal sebagai berikut: a. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lnstansi Pemerintah dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVI0-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). b. Dalam melaksanakan perjalanan dinas: 1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar: 1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian; 2) Perjalanan dinas pegawai Aparatur SipH Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja; b) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan; c) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan d) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan). 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan. c. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ll/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
File :
PERUBAHAN PEMBATASAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH_MUDIK_CUTI BAGI ASN UPAYA PENCEGAHAN COVID.PDF

Produk Hukum Terbaru

Tanggal Update Kategori Nomor Nama Data Terbaru Sumber Status